Kebangkitan Desa

5/20/2017

Buku "Kebangkitan Desa" yang ditulis oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar. Menurutnya, buku kebangkitan desa menyiratkan posisi desa berada pada level tertinggi. Karena desa merupakan bagian terbesar untuk membangun Indonesia.

(Baca : Daftra isi)

"Buku ini adalah cerminan dari kementerian (Kemendesa PDTT). Kita melihat desa dari potret yang utuh. Ada budayawan, akademisi, musisi, kiyai dan semua elemen masyarakat. Kita perjuangkan, bagaimana desa kita letakkan pada maqom yang setinggi-tingginya," ungkap Anwar Sanusi, Sekjend Kemendesa PDTT pada peluncuran Buku Kebangkitan Desa di Jakarta.

Masih banyak warga desa yg dibilang sangat ketinggalan dunia moderen saat ini, kalau warga desa yg kurang pengalamn itu,tidak dibina untuk kemajuan daerahnya sendiri, terutama pemudanya, akan sulit untuk daerah itu akan maju,suatu daerah akan sulit berkemmbang jika pemerinth dan masyrkatnya tidak kerja sama dalam kemajuan desa.

Buku merupakan sarana penting dalam mewujudkan transformasi sosial tapi berapa banyak orang yg membacanya ? Budaya membaca masyarakat indonesia masih tergolong rendah lebih-lebih di desa. Lalu urgensinya ada dimana ? Mungkin ada cara yg efektif agar buku yg sdh disusun dgn susah payah yg menghabiskan biaya tdk sedikit dapat diimplementasikan dgn baik.

Pengawasan keuangan desa, khususnya DanaDesa, harus dilakukan bersama-sama untuk mewujudkan transparansi keuangan desa. Meski demikian, tak sedikit pertanyaan tentang bagaimana cara mengawasi dan menjaga keuangan desa agar jauh dari penyelewengan. Nah, bagaimana kita bisa mengoptimalkan pengawasan dan pengelolaan itu?

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya yang terdiri dari Inspektorat Kementerian/Lembaga/Pemda kembali meneguhkan tekadnya untuk mengawal keuangan desa agar proses pembangunan desa lebih akuntabel sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

BPKP juga melakukan sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan desa melalui pengembangan aplikasi sistem pengelolaan keuangan desa dan peningkatan kapabilitas APIP dalam pengawalan keuangan desa.

Bersama Kementerian Dalam Negeri, BPKP telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Hingga saat ini, tingkat implementasi SISKEUDES sudah mencapai 33,17% atau 24.863 dari 74.954 desa di seluruh Indonesia hingga diharapkan Tahun 2019 seluruh desa sudah menggunakan aplikasi tersebut. Baca juga dapat uang tanpa modal.

Tentang kebangkitan desa.

Sumber: http://kemendesa.go.id/view/detil/2099/bpkp-konsisten-mengawal-keuangan-desa

Labels: Informasi

Terimakasih sudah membaca Kebangkitan Desa. Jangan lupa di bagikan jika bermanfaat...!